2011 Pemerintah Total Ke Open Source

Departeman Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) bersama dengan Kementerian Negara Ristek dan Teknologi (KNRT) memastikan tidak akan ada pengunduran waktu mengenai kewajiban untuk menggunakan software legal berbasis open source di seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

igos

igos

Hal ini sudah sesuai dengan edaran Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1/2009 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga ke daerah bermigrasi menggunakan sistem terbuka ini. Menurut peraturan tersebut, seluruh perpindahan akan terealisasi semuanya pada Desember 2011.

“Secara bertahap kita akan meminta semua instansi pemerintah menggunakan open source. Kami yakin implementasi ini akan terealisasi sesuai rencana, pada Desember 2011 nanti,” jelas Tifatul usai membuka Global Conference Open Source (GCOS), di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (26/10/2009).

Menurut Tifatul, ‘memaksa’ lingkungan departemen hingga pemerintah daerah dalam menggunakan open sourceini tidak mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Namun, pria asal Bukit Tinggi ini menyakini, secara bertahap migrasi ini akan selesai seluruhnya pada 2011. Apalagi dia menilai, sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan negara luar.

“Saat ini saya belum mendapatkan laporan mengenai berapa jumlah departemen dan pemerintah daerah yang sudah memakai open source. Ada beberapa departemen yang sudah mengadopsi sistem operasi ini, seperti KNRT, Depkominfo, Depkum HAM, dan Kementerian Aparatur Negara,” tambahnya.

Tifatul juga mengatakan bahwa dalam pengimplentasian di kalangan lembaga pemerintah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kondisi geografis dan kemampuan sumberdaya manusia belum merata dalam mengoperasikan dengan piranti lunak ini.

Meski begitu Tifatul juga mengatakan piranti lunak ini menyediakan solusi resmi dan canggih untuk mengatasi pembajakan. Sekaligus meyakinkan aksesibilitas informasi dan data pemerintah.

Pada konferensi ini lebih dari 500 peserta dan delegasi dari berbagai negara menghadiri Konferensi Global Tentang Open source (GCOS). Pertemuan ini untuk berkonsolidasi, berkolaborasi dan menguatkan posisi implementasi open source.

Chief Organizer GCOS Betti Alisjahbana mengatakan pertemuan ini merupakan kesempatan
yang baik untuk -Indonedia menumbuhkan industri teknologi informasi. “Kesempatan yang baik juga untuk Indonesia memimpin bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui open source,” ujar Betti dalam sambutannya.

Sementara itu, menurut Direktur Direktorat General of ICT Applications Depkominfo Lolly Amalia Abdulah, sudah ada sekitar 100 lebih pemerintah daerah yang mengajukan permohonan untuk menggunakan open source. Akan tetapi, Lolly tidak mengetahui berapa jumlah pastinya.

“Bersama KNRT kita mengadakan pelatihan SDM-nya. Untuk saat ini kita bantu dulu mengoperasikan softwareuntuk perkantoran, karena memang itu yang lebih banyak digunakan,” jelasnya.

Kendati waktunya mendesak, dia sangat optimistis pada 2011 pengaplikasian open source di seluruh jajaran instansi dapat terwujud. Walaupu terkadang, ada beberapa pemda yang enggan berpindah, karena sudah merasa nyaman menggunakan software berlisensi.